MODEL PEMBANGUNAN KULTURAL

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.   Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di Indonesia. Apabila mental dan karakter bangsa yang cenderung destruktif dan koruptif tentunya tujuan pembangunan akan sulit terlaksana, begitu pula sebaliknya. Di sisi lain pembangunan multisektor lainnya juga membutuhkan peranan kebudayaan untuk mendukung suksesnya program-program yang akan dijalankan. Seringkali timbul permasalahan, ketidakberhasilan sasaran program yang dijalankan di daerah disebabkan oleh kurangnya dukungan dari faktor budaya masyarakat tertentu.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Di samping itu menurut Prof Soerjanto, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Pertumbuhan diri, (3) Solidaritas bangsa, (4) Pemerataan, (5) Partisipasi masyarakat, (6) Otonomi, (7) Keadilan sosial, (8) Keamanan, dan (9) Keseimbangan lingkungan.

Kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja ternyata keliru. Kejayaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran terkena krisis akibat lemahnya pondasi yang menyangga perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang dibangun dengan semangat KKN tidak kuat menerima terpaan krisis yang berawal dari krisis mata uang Thailand. Model pembangunan ala Pemerintah Orde Baru  yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam memberikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan ke depan agar tidak mengabaikan perhatiannya terhadap pembangunan sektor lainnya, khususnya sektor kebudayaan.

Kebudayaan  Indonesia berkaitan dengan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya masyarakat yang tinggal mendiami wilayah Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang terbentuk dari ratusan budaya daerah memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Di sini ditemukan ratusan adat istiadat, kesenian, dan bahasa sukubangsa yang berbeda-beda, yang merupakan  potensi untuk dikembangkan dalam proses pembangunan ke depan terutama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.  

Terkait dengan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada dua model pendekatan. Pertama dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan lahir, kebudayaan bisa dikembangkan dalam rangka mendukung timbulnya pariwisata yang ujung-ujungnya masyarakat akan memperoleh dampak ekonomi secara langsung. Selain itu pula dengan munculnya industri kreatif yang berbasis budaya lokal juga mendorong Usaha Kecil Masyarakat untuk tumbuh dan berkembang di wilayah pedesaan. Kedua dilihat dari segi peningkatan kesejahteraan batin,  pembangunan kebudayaan mampu menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawan sosial, nasionalisme, cinta terhadap budaya sendiri,  toleransi, ramah, sopan santun, dan toleransi tinggi. Dalam hal ini pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan pendidikan. Gambaran untuk membentuk manusia Indonesia yang kreatif, berkarakter, dan produktif merupakan keterpaduan antara pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan.  

Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang musti dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan kebudayaan karena tanpa partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan kebudayaan tidak dapat berhasil dengan sukses.

Daftar Pustaka

Nina Sardjunani. 2008. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan di Indonesia. Dalam Kumpulan Makalah Kongres Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia 2008 dan Pertemuan Ikatan Arkeologi XI. Solo

Darwis A. Soelaiman. 1994. Strategi Kebudayaan dan Strategi Pendidikan. Dalam Kumpulan Makalah Penunjang Simposium Nasional Cendekiawan Muslim. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia. Jakarta