Kenaikan BBM dan dana kompensasi diputuskan besok

Reporter : Mustiana Lestari
Sidang paripurna besok akan
menjadi penentu rencana
penyesuaian anggaran APBN pasca
diputuskannya kenaikan harga
BBM oleh pemerintah.
Anggota Badan Anggaran DPR
Setya Widya Yudha dari partai
Golkar menyebutkan ada
beberapa keputusan yang nanti
amat berpengaruh. Keputusan ini
terkait persetujuan pasal-pasal
yang ada di dalam rancangan
APBN.
"Ada pasal yang cukup sakral
dalam paripurna sebagai respon
melakukan penyesuaian melalui
kenaikan BBM. Pimpinan sidang
diharapkan membawa pasal itu
ke sidang. Jika keputusan sidang
bisa disepakati secara aklamasi
mungkin tidak akan terjadi
voting," kata Wakil Sekjen DPP
Partai Golkar di Warung Daun,
Jakarta, Sabtu (15/6).
Keputusan pertama terkait
besaran kompensasi terkait
kenaikan BBM. "Pasal mengenai
berapa triliun uang yang akan
dikeluarkan seperti BLSM yang
sekitar Rp 9 triliun untuk 4 bulan
itu jadi ada pasal tersendiri," kata
Setya.
Selain itu pasal lainnya tentang
penyesuaian dana bantuan yang
terjadi jika kenaikan BBM jadi
terjadi. "Begitu juga pasal
mengenai penambahan biaya
seperti program raskin, beasiswa
miskin mempengaruhi besarnya
biaya penerimaan," tutupnya.
Pemerintah berencana untuk
melakukan penyesuaian harga
BBM bersubsidi setelah hasil rapat
Banggar bersama Pemerintah dan
BI, disetujui dalam rapat
paripurna DPR yang dijadwalkan
berlangsung pada hari Senin,
(17/6) mendatang.
Saat ini, rapat antara banggar
dengan perwakilan pemerintah, di
antaranya Menteri Keuangan
Chatib Basri dan Menteri
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana masih berlangsung
meski parlemen seharusnya
masuk masa libur.
Seperti diketahui, pemerintah
berencana untuk menyesuaikan
harga BBM bersubsidi akibat
defisit yang terus membesar,
utamanya dari sisi impor minyak
yang terus meningkat.
Di sisi lain, jika harga premium
dan solar subsidi naik, pemerintah
ingin memberi Kompensasi
Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM) sebesar Rp
150.000 per bulan kepada rakyat
miskin. Selain bantuan uang, ada
paket beasiswa untuk siswa tak
mampu, beras miskin selama lima
bulan ke depan.
Pemberian BLSM ini yang sampai
sekarang masih ditolak oleh
beberapa partai politik maupun
lembaga swadaya masyarakat.
(mdk/ard)