Lobi Gagal, Ini Opsi dalam Voting Paripurna DPR

VIVAnews – Rapat paripurna DPR
untuk mengambil keputusan soal
pengesahan APBN-P 2013, Senin
malam 17 Juni 2013, akhirnya
menggunakan mekanisme voting
setelah proses lobi yang telah
dilakukan selama lima jam menemui
jalan buntu.
“Kami telah mencari formula
musyawarah mufakat. Tapi tidak ada
ruang, maka sekarang pilihannya
voting,” kata Ketua DPR Marzuki Alie.
Mekanisme voting ini juga disepakati
dalam lobi antarfraksi yang gagal
tersebut.
Hanya ada dua opsi dalam voting.
Opsi pertama yaitu menerima
Rancangan APBN-P yang telah
dibahas pemerintan dengan DPR.
Sementara opsi kedua yaitu menolak
RAPBN-P yang diusulkan dengan
catatan. “Catatan kami berikan
kepada fraksi untuk dipaparkan, dan
dimasukkan ke bagian penjelasan
(APBN-P),” ujar Marzuki.
Bukan soal naik tidaknya harga
BBM
Menteri Keuangan Chatib Basri
mengatakan, rapat paripurna DPR ini
sesungguhnya tidak dalam kapasitas
memutuskan naik atau tidaknya
harga BBM bersubsidi, karena UU
APBN 2013 telah menyerahkan
wewenang soal itu sepenuhnya
kepada pemerintah.
“Jadi kenaikan BBM itu domainnya
pemerintah,” kata Chatib. Ia
menegaskan hal ini karena dalam
pembahasan di paripurna DPR
muncul begitu banyak wacana
mengenai perlu-tidaknya menaikkan
harga BBM. Padahal yang dibahas
pemerintah bersama DPR adalah
postur R-APBN dan alasan
pemerintah hendak menaikkan harga
BBM.
Alasan pertama harga BBM naik
adalah tidak adilnya subsidi yang
diberikan dalam bentuk BBM,
padahal besarannya hingga Rp30
triliun. Kedua, dari segi makro
ekonomidi mana dalam beberapa
waktu terakhir ini terjadi guncangan
pasar akibat situasi ekonomi
Indonesia yang tidak kredibel.
“Defisit anggaran kita akan mencapai
3,83 persen dan akan membuat
stabilitas makro kita terganggu,” ujar
Chatib.
Jika ini terjadi, maka arus modal
keluar akan semakin besar dan masif
sehingga inflasi akan naik. Selain itu
harga rupiah juga akan jatuh dan
lagi-lagi berpengaruh kepada inlfasi.
Salah satu hal yang medorong
terjadinya defisit adalah karena
adanya kenaikan impor migas
sebesar 9,5 persen dari US$3,6
miliar pada Maret menjadi US$3,9
miliar pada bulan April. “Oleh
karena itu sangat mendesak untuk
menaikkan BBM, karena hal ini
menjadi penyebab impor migas,” ujar
Chatib.
Peningkatan konsumsi BBM
bersubsidi masyarakat saat ini tidak
seimbang dengan produksi minyak
Indonesia yang terus menurun ke
depannya. Untuk itu kenaikan harga
BBM diharapkan dapat
mengendalikan konsumsi BBM
masyarakat. (adi)
© VIVA.co.id