Kenapa Bukan SBY yang Umumkan Kenaikan Harga BBM?

Rizka Diputra - Okezone
JAKARTA - Ada yang menarik dari
penyampaian penyesuaian tarif
kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi yang
diumumkan pemerintah tadi
malam.
Pengumuman kenaikan harga BBM
semalam disampaikan oleh Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) Jero Wacik. Lalu, di mana
kah Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) selaku Kepala
Pemerintahan?
Pakar Komunikasi Politik Universitas
Mercu Buana Jakarta Heri Budianto
mengatakan, tradisi bukan
presiden yang mengumumkan
kenaikan harga BBM ini harus
diubah. Teka-teki siapa yang akan
mengumumkan kenaikan harga
BBM dini hari tadi akhirnya
terungkap kala Jero Wacik
menyampaikannya ke publik.
"Sebelumnya sempat beredar siapa
yang akan mengumumkan adalah
Menteri Perekonomian,
Menkominfo, Menkeu. Akhirnya
pemerintah menunjuka Jero Wacik.
Bila dilihat dari tata pemerintahan
dan job desc , sudah tepat Jero
Wacik yang mengumumkan.," kata
Heri dalam keterangan tertulisnya
kepada Okezone , Sabtu
(22/6/2013).
Hal tersebut kata Heri cukup
beralasan. Pasalnya, kenaikan
harga BBM eceran merupakan
domainnya Menteri ESDM. Kendati
demikian, sebenarnya publik
menunggu SBY selaku Kepala
Pemerintahan yang menyampaikan
kenaikan harga BBM tersebut.
Memang, tradisi di pemerintahan
sejak Orba terkait pengumuman
harga BBM presiden tidak pernah
mengumumkan. Tradisi ini terus
berlangsung hingga saat ini di
pemerintahan SBY.
"Namun ada fenomena menarik
lain yakni ketika harga BBM turun
pada Desember 2008 dan Januari
2009 presiden langsung yang
menyampaikan penurunan harga.
Wajar kemudian publik menilai
bahwa ekses politik juga mewarnai
soal BBM termasuk front state
(panggung) depan ketika harga
BBM dinaikkan," kata dia.
Sehingga, dramaturgi politik terjadi
juga tampak ketika pengumuman
kenaikan harga BBM. Jika SBY
langsung yang mengumumkan
justru publik akan merespons
positif. Sebab, di luar negeri
kebijakan-kebijakan tidak populer
disampaikan langsung oleh
presidennya.
"Saya kira mestinya SBY mengambil
momentum ini untuk mendongkrak
kesan negatif pemerintahanya,
karena harga BBM," pungkasnya.
(put)